Karena itu, Afni mempertanyakan dasar turunnya kontribusi tersebut. Ia meminta adanya transparansi mengenai berapa lifting Migas, berapa biaya produksi, serta bagaimana seluruh angka tersebut dihitung hingga menghasilkan besaran DBH yang diterima daerah.

“Kalau memang kontribusinya disebut turun, kami ingin tahu apa dasarnya? Lifting-nya berapa? Ongkos produksinya berapa? Dan bagaimana angka itu dihitung kemudian dalam bentuk DBH Migas ke daerah?” tegasnya.

Menurut Afni, sebagai daerah yang merasakan langsung dampak eksploitasi sumber daya alam, Siak memiliki alasan kuat untuk mengetahui secara terbuka bagaimana kontribusi Migas daerah dihitung.

Namun dalam pertemuan tersebut, data lifting belum dapat dibuka. Afni menyebut data tersebut berada dalam ranah Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) serta Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Migas (SKK Migas).

Bagi Afni, kondisi ini menjadi persoalan tersendiri. Sebab, transparansi data menjadi penting bagi daerah penghasil untuk memahami secara utuh bagaimana penerimaan negara dari Migas dihitung dan kemudian dibagikan melalui skema DBH.

Ia mengungkapkan, berdasarkan kertas kerja terakhir yang pernah dibuka, PNBP Migas dari Kabupaten Siak pada 2023 pernah mencapai sekitar Rp3,9 triliun dalam setahun.