RIAU24.COM - SIAK – Bupati Siak Afni Zulkifli menegaskan bahwa Pemerintah Kabupaten Siak tidak menjadikan penghargaan sebagai tujuan utama dalam menjalankan Pengarusutamaan Gender (PUG). Baginya, memastikan hak-hak perempuan dan anak tetap terpenuhi, meski di tengah keterbatasan anggaran, jauh lebih penting daripada sekadar mengejar pengakuan atau penghargaan.

Penegasan tersebut disampaikan Afni saat Pemerintah Kabupaten Siak mengikuti Verifikasi Lapangan Evaluasi Penyelenggaraan Pengarusutamaan Gender (PUG) Tahun 2025 dan Verifikasi Penganugerahan Parahita Ekapraya (PPE) Tahun 2026 bersama Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KemenPPPA), Kamis (12/11/2026).

Kegiatan yang berlangsung secara daring dari Ruang Rapat Zamrud, Komplek Rumah Rakyat, Kabupaten Siak, tersebut menjadi momentum evaluasi terhadap kebijakan, kelembagaan, program, serta capaian pemerintah daerah dalam mengintegrasikan perspektif gender ke dalam pembangunan.

Dalam kesempatan itu, Afni menyampaikan bahwa keterbatasan fiskal daerah menjadi tantangan serius dalam memastikan pelayanan dasar bagi perempuan dan anak tetap berjalan. Karena itu, pemerintah daerah dituntut untuk terus mencari solusi agar pemenuhan hak masyarakat tidak terhenti akibat keterbatasan anggaran.

"Tentu saja kami dari Pemerintah Kabupaten Siak, yang hari ini untuk pertama kalinya dipimpin oleh seorang perempuan, di tengah kondisi fiskal yang kita tahu sangat tidak baik-baik saja, hak-hak dasar dan pelayanan bagi perempuan dan anak pasti memiliki dampak yang sangat signifikan," kata Afni.

Salah satu persoalan yang menjadi perhatian pemerintah daerah adalah keterbatasan akses pendidikan bagi anak penyandang disabilitas. Saat ini, sekolah khusus disabilitas hanya tersedia satu dan berada di pusat kota. Sementara itu, kebutuhan layanan pendidikan juga datang dari anak-anak yang tinggal di wilayah terdepan, terluar, dan tertinggal (3T).