Untuk menjawab persoalan tersebut, Pemerintah Kabupaten Siak mengambil langkah dengan mengalihfungsikan kendaraan operasional perangkat daerah menjadi layanan bus sekolah bagi anak-anak penyandang disabilitas.

Namun, dalam perjalanannya, layanan tersebut sempat terhenti akibat keterbatasan anggaran operasional, termasuk untuk kebutuhan bahan bakar minyak (BBM).

Afni mengaku langsung menginstruksikan jajarannya agar kendaraan tersebut kembali beroperasi. Menurutnya, keterbatasan anggaran tidak boleh menjadi alasan terhentinya akses pendidikan bagi anak-anak penyandang disabilitas.

"Ketika kami mendapat laporan kendaraan itu sempat berhenti karena tidak ada lagi bensinnya, saya perintahkan bagaimana caranya harus ada bensinnya agar anak disabilitas dan orang tua mereka, terutama ibu, tetap bisa mengantarkan anak-anaknya ke sekolah," ujarnya.

Menurut Afni, persoalan tersebut menjadi gambaran nyata bahwa kondisi fiskal daerah memiliki pengaruh langsung terhadap kemampuan pemerintah dalam memenuhi hak-hak dasar masyarakat. Meski demikian, pemerintah tetap harus hadir dan memastikan pelayanan publik dapat menjangkau seluruh lapisan masyarakat tanpa terkecuali.

Tidak hanya di sektor pendidikan, Pemkab Siak juga memperkuat pelayanan administrasi kependudukan melalui sistem jemput bola. Petugas mendatangi langsung rumah warga yang mengalami kesulitan mengakses kantor pelayanan, mulai dari lansia, ibu hamil, hingga anak-anak yang membutuhkan dokumen kependudukan.