"Ketika warga kami tidak mampu datang ke kantor camat, maka pegawai kami yang datang ke rumah-rumah lansia, datang ke rumah ibu hamil, sampai membuatkan KTP bagi anak-anak. Jadi, perempuan dan anak-anak tetap mendapatkan hak-hak pelayanan dasar mereka sampai ke pelosok kampung," katanya.

Afni kembali menegaskan bahwa penghargaan Parahita Ekapraya bukanlah tujuan utama pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Kabupaten Siak. Baginya, penghargaan seharusnya menjadi bentuk apresiasi atas kerja nyata pemerintah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat, bukan justru menjadi target yang mengesampingkan substansi pemenuhan hak warga.

Ia juga mengingatkan seluruh perangkat daerah agar menyampaikan data dan fakta secara objektif selama proses verifikasi berlangsung. Menurutnya, keakuratan data sangat penting karena menjadi dasar dalam menentukan arah kebijakan dan program pembangunan yang tepat sasaran.

"Kalau data kita palsu, nanti pengambilan kebijakannya juga palsu dan apa yang kita perjuangkan menjadi tidak tepat sasaran," tegasnya.

Rapat virtual tersebut dibuka oleh Asisten Deputi Pengarusutamaan Gender Bidang Perekonomian, Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan serta Pemerintah Daerah Wilayah I KemenPPPA, Eni Widiyanti, bersama Ketua Tim Verifikator KemenPPPA, Hanifah, serta Plh Sekretaris Daerah Kabupaten Siak, Fauzi Asni, dan Ketua TP PKK Kabupaten Siak, Siti Sarifah.

Melalui evaluasi tersebut, Pemerintah Kabupaten Siak diharapkan terus memperkuat komitmen dalam mengintegrasikan perspektif gender ke dalam pembangunan, sekaligus memastikan perempuan, anak, dan kelompok rentan memperoleh hak serta pelayanan dasar secara adil dan merata.(Lin)