Namun, penerimaan yang kembali ke daerah hanya sekitar Rp400 miliar. Bahkan, sebagian hak tersebut hingga kini masih menjadi kewajiban kurang bayar.

Di tengah kondisi tersebut, Siak juga masih menghadapi beban utang kepada pihak ketiga yang nilainya lebih dari Rp300 miliar untuk pekerjaan yang telah selesai dilaksanakan sejak 2024.

Tidak hanya itu, terdapat pula hak pegawai berupa Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) yang masih terutang selama dua bulan pada 2025.

Kondisi tersebut membuat tawaran pembiayaan pembangunan infrastruktur melalui PT Sarana Multi Infrastruktur (SMI) belum menjadi solusi utama bagi Pemkab Siak.

Afni mempertanyakan bagaimana pemerintah daerah dapat mengambil pembiayaan baru sementara kewajiban terhadap proyek-proyek yang telah selesai dikerjakan sebelumnya masih harus dibayarkan secara tunai.

“Ini tadi kami sampaikan karena skema yang ditawarkan untuk membayar kurang bayar melalui proyek infrastruktur yang dibiayai SMI. Kami belum bisa ambil ini selagi masih ada utang yang harus dibayar cash ke banyak pihak,” katanya.