Afni menegaskan, pertemuan dengan Kemenkeu belum menghasilkan solusi konkret atas persoalan anjloknya DBH Migas Siak.

Menurutnya, pemerintah pusat tetap akan melakukan penyesuaian atau pemangkasan DBH Migas bagi daerah penghasil di Riau, termasuk Siak.

Meski demikian, Pemkab Siak memastikan perjuangan untuk memperoleh kejelasan mengenai hak daerah akan terus dilakukan melalui komunikasi dengan kementerian dan lembaga terkait.

Afni juga meminta masyarakat Siak tetap tenang dan menjaga kondusivitas daerah. Menurutnya, perjuangan mengenai DBH Migas dilakukan untuk kepentingan masyarakat daerah penghasil, sekaligus tetap dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia.

“Siak tidak meminta yang muluk-muluk. Cuma meminta transparansi dan hak dari eksploitasi sumber daya alam di daerah. Tidak lebih. Kalau PAD kita terus kerja dan naik. Cuma seberapapun naiknya tidak akan sebanding dengan hak yang dipangkas. Hak ini tidak bisa serta-merta dikompensasikan dengan penyeragaman program pusat di daerah,” tegas Afni.(Lin)