Pesan tersebut disampaikan di tengah persoalan penurunan Dana Bagi Hasil (DBH) minyak dan gas bumi untuk Kabupaten Siak pada 2027 yang disebut mencapai 72 persen. Sementara itu, piutang pemerintah pusat kepada Kabupaten Siak masih tertahan sekitar Rp460 miliar.

 

Afni menegaskan bahwa perjuangan hak daerah harus dilakukan dengan cara yang bermartabat, tanpa kehilangan ketegasan dalam menyuarakan kepentingan masyarakat.

 

“Kita tidak perlu menjadi kasar untuk menjadi kuat. Kita tidak perlu menjadi beringas untuk menunjukkan bernas. Perjuangan memperjuangkan hak daerah harus dilakukan dengan prinsip yang teguh, pikiran yang tajam, serta perkataan yang santun. Ini adalah hak Siak, bukan mengemis apalagi meminta belas kasihan,” tegasnya.