"Besaran tersebut menjadi gambaran awal rancangan keuangan daerah yang selanjutnya akan dibahas bersama DPRD Bengkalis sesuai dengan mekanisme dan ketentuan peraturan perundang-undangan," ujar Wabup.

Bagus Santoso mengungkapkan, pembahasan APBD 2027 berlangsung dalam kondisi yang tidak biasa. Pemkab Bengkalis menghadapi tekanan fiskal yang berat akibat berkurangnya alokasi transfer dari pemerintah pusat, terutama Dana Bagi Hasil (DBH) minyak dan gas bumi.

Berdasarkan proyeksi yang disampaikan dalam rapat paripurna, DBH migas Kabupaten Bengkalis berpotensi mengalami penurunan sebesar 80,61 persen.

Kondisi tersebut, menurutnya, harus disikapi secara serius, objektif, dan bertanggung jawab. Pemerintah daerah bersama DPRD dituntut untuk memperkuat kemampuan fiskal, meningkatkan kualitas belanja, serta memastikan setiap anggaran yang dialokasikan benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat.

“Kita tidak boleh menutup mata terhadap kenyataan fiskal, tetapi kita juga tidak boleh menyerah pada keadaan. Oleh karenanya, kita harus memperkuat kemampuan fiskal daerah, meningkatkan kualitas belanja, dan memastikan setiap rupiah yang kita miliki benar-benar memberikan manfaat serta menyelesaikan masalah di tengah masyarakat,” tegasnya.

Ia menekankan bahwa keterbatasan anggaran harus dihadapi melalui kebijakan yang terukur dan berdasarkan skala prioritas, bukan dengan melakukan pemotongan anggaran secara merata tanpa mempertimbangkan urgensi dan dampaknya terhadap masyarakat.