"Ini masuk dalam kategori penyiksaan (torture)," lontarnya. 

Pihaknya juga ingin memastikan pelayanan dari RSUD Tarakan sudah tepat, serta berharap tidak ada lagi biaya yang dibebani kepada korban rusuh tersebut. Sebab, rumah sakit itu adalah milik pemerintah.

"Kami juga harap, pemerintah bertanggung jawab, minimal pasien tidak ada lagi yang dibebani biaya perawatan dan biaya pemulihan pascaperawatan," ujarnya lagi. ***