PPDB Sistem Zonasi Berpolemik, Husaimi Hamidi Sarankan Hal Ini Pada Pemerintah

Kemudian lanjut Husaimi untuk menyelesaikan masalah zonasi ini Dia menyarankan bagaimana sekolah swasta ini diperbaiki dengan cara melakukan subsidi serta mendirikan sekolah negeri baru sebab tahun 2019 ini baru satu sekolah dibangun. 

" Hal ini diminta karena daya tampung sekolah negeri saat ini hanya 35 persen sementara 65 persen masuk ke swasta.  Dan jika Riau ingin bersaing segara persiapkan sarana dan prasarana dan benahi sekolah swasta jangan sampai mati.  Dan Saya juga mendukung program dari gubernur Riau yang baru Syamsuar-Edy Natar tentang pendidikan gratis, "terang politisi PPP itu. 

Husaimi juga mengatakan pihaknya akan memperjuangkan Bosda dan Bos masuk ke swasta. Sebab Bosda itu akan membantu penambahan dana Bos yang gunaya untuk membantu gaji guru, tapi dengan catatan kepala sekolah harus mengunakan Bosda dan Bos benar-benar real. 

" Kapan perlu BPK audit setiap sekolah dana bosda ini betul atau tidak diperuntukkan, "tuturnya.

Sebelumnya, ketua DPRD Riau Septina Primawati mengaku terus menerima laporan keluhan dari orang tua siswa terkait polemik sistem zonasi. Salah satu keluhan itu ialah siswa tempatan tidak bisa diterima lantaran jumlah sekolah tidak sepadan dengan jumlah siswa yang mendaftar. 

Maka dari itu Septina berharap pemerintah melalui dinas pendidikan segera mencarikan solusinya. Sebab jika tidak dibantu mereka terpaksa akan pergi ke sekolah swasta yang bianya cuku mahal.