Menu

Kritik Sri Mulyani Soal Pemerintah Otoriter Investasi Datang, Mardani Ali Sera: Jangan Berlebihan

M. Iqbal 17 Jul 2019, 17:25
Ketua DPP PKS, Mardani Ali Sera
Ketua DPP PKS, Mardani Ali Sera

RIAU24.COM - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan jika ketika pemerintahan sangat otoriter, investasi banyak yang masuk. Tapi, sejak krisis moneter yang melanda Indonesia, kata Sri Mulyani, pertumbuhan industri manufaktur Indonesia menurun.

"Dulu ketika pemerintahan sangat otoriter, investasi datang. Begitu kita demokratis, kemampuan kita untuk membuat lingkungan investasi yang baik itu berkurang," kata Sri Mulyani dilansir dari tempo.co Selasa, 16 Juli 2019.

Namun demikian, Sri mengatakan jika investor tidak memperhatikan aspek politik di suatu negara tertentu sebelum berinvestasi. Yang terpenting adalah kepastian berusaha di suatu negara dapat dijamin oleh pemerintah.
zxc1

Pernyataan Sri Mulyani tersebut ditanggapi oleh Ketua DPP PKS, Mardani Ali Sera. Dia mengatakan, seorang pemimpin seharusnya menjadi sosok yang dicintai, bukan yang ditakuti oleh rakyatnya.

Mardani juga menilai untuk tidak terlalu berlebihan dengan kata "Sangat Otoriter" yang justru merusak tatanan Demokrasi dan Pancasila.

"Lebih baik menjadi pemimpin yg dicintai dari pada pemimpin yg ditakuti rakyatnya. Dicintai rakyat akan mengiringi doa keberkahan negeri. Jangan berlebihan dengan kalimat "Sangat Otoriter" yg bisa merusak tatanan Demokrasi & Pancasila," kicau Mardani di akun Twitternya, Rabu, 17 Juli 2019.

"Investasi tdk datang jgn salahkan rakyat," kata dia lagi.

zxc2

Netizen mengomentari kicauan yang disampaikan oleh anggota DPR dari Fraksi PKS tersebut. Ini kata netizen.

"Hutang dan rezim yg otoriter adalah salah satu yg menakuti rakyat.  Tdk akan ada berkah bila pemimpin di benci rakyat sndr," ujar @fitarealfita.

"Ciri khas negara otoriter, yakni membatasi investor dr kalangan tertentu... investor tdk menyebar & yg sdh ada akan bangkrut atw usahanya diambil alih oleh investor besar & kuat. Apalg investor kalangan tertentu ini diberi kemudahan regulasi pemerintah spt pajak, perizinan, dll," komentar @Kencanacyber.