Bupati HM Wardan Hadiri Rapat Peningkatan Pengendalian Karhutla di Istana Negara
Bupati HM Wardan menghadiri rapat peningkatan pengendalian kebakaran hutan dan lahan (Karlahut) tahun 2020 di Istana Negara (foto/Rgo)
Namun, lanjut Jokowi, hal yang sama tak bisa berlaku untuk bupati, wali kota, dan gubernur.
Sebab, para kepala daerah itu dipilih langsung oleh rakyat. Meskipun sejatinya kepala daerah juga bertanggung jawab jika terjadi karhutla. "Kalau copot gubernur, bupati, wali kota enggak bisa. Bedanya di situ saja," ucap Jokowi.
Sementara itu Bupati HM.Wardan menyampaikan kesiapannya untuk membantu aparat TNI-POLRI apabila terjadi kebakaran di wilayah Inhil.
Baca juga: HIPMI Inhil dan Mahasiswa Desak BPH Migas Tunda Penerapan Aplikasi XSTAR untuk Pembelian BBM Subsidi
Sementara itu Bupati HM.Wardan menyampaikan kesiapannya untuk membantu aparat TNI-POLRI apabila terjadi kebakaran di wilayah Inhil.