KPU Riau Taja Rapat Koordinasi Divisi Sosialisasi dan Parmas se Provinsi Riau
RIAU24.COM - Komisi Pemilihan Umum (KPU) provinsi Riau mengelar rapat koordinasi devisi sosialiasasi dan permas se Provinsi Riau yang dilakukan secara daring (online) melalui aplikasi Zoom Meeting. Kamis 9 April 2020. Rakor tersebut membahas topik Intensifikasi Sosialisasi KPU di Tengah Pandemi Covid-19. Rakor juga membicarakan Isu strategis terkait Peningkatan Parmas di Momentum Elektoral Pilkada.
Rapat Koordinasi dengan KPU Kabupaten/Kota Divisi Sosialisasi dan Parma dibuka dan dipimpin oleh Nugroho Noto Susanto, Ketua Divisi Sosialisasi dan Parmas KPU Riau. Rapat dihadiri oleh Abdul Rahman, Anggota KPU Riau, wakil divisi sosialisasi dan Parmas KPU Riau.
Berdasarkan rilis dari KPU Riau kepada Riau 24.com menyebutkan bahwa rapat itu dimulai dengan penyampaian pandangan dari Nugroho Noto Susanto terkait topik rapat. Menurut Nugroho, sesuai surat edaran 301 tahun 2020 dari KPU RI, terdapat arahan kepada KPU Provinsi/Kabupaten/Kota untuk melakukan edukasi positif terkait upaya pencegahan terhadap Covid-19.
Materi edukasi terkait pentingnya menjaga kebersihan, mengikuti imbauan pemerintah, dan sebagainya dapat dilakukan melalui media laman resmi dan media sosial yang dimiliki lembaga KPU dan personal anggota KPU di semua tingkatan. Terakhir, Nugroho menekankan pentingnya menyebut sumber referensi jika mengutip pendapat, atau informasi dari lembaga atau media tertentu.
Abdurahman, sebagai wakil ketua divisi sosialisasi dan parmas, yang juga ketua divisi program dan data, memberikan apresiasi terhadap langkah divisi sosialisasi yang telah dan akan melakukan edukasi positif terkait pencegahan Covid-19. Rahman, begitu akrab namanya dipanggil, berharap agar edukasi tersebut tidak hanya dilakukan oleh Divisi Sosialisasi dan parmas. Namun semua divisi memiliki tanggung jawab yang sama.
Rahman juga menegaskan agar informasi pemutakhiran data pemilih berkelanjutan bagi daerah non pilkada, juga disosialisasikan ke publik. Kita berharap ada respon baik dari publik terkait program pemutakhiran data pemilih berkelanjutan.
