Menu

Awasi Aktivitas China, DPR Minta Panglima TNI Kirim Pesawat Pengintai ke Laut Natuna

Riko 13 Jun 2020, 20:50
Foto (internet)
Foto (internet)

RIAU24.COM - Anggota Komisi I DPR RI Sukamta meminta Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto mengerahkan kapal perang dan pesawat pengintai di Laut Natuna Utara dalam menyikapi aktivitas China di kawasan itu.

"Pemerintah melalui Panglima TNI perlu kerahkan kapal perang dan pesawat pengintai di Laut Natuna Utara," kata Sukamta melansir dari CNNIndonesia. Sabtu 13 Juni 2020.

Ia mengingatkan bahwa kedaulatan wilayah Indonesia harus menjadi prioritas paling utama untuk diamankan. Menurutnya, pengerahan kapal perang dan pesawat pengintai di Laut Natuna Utara penting untuk mengantisipasi pelanggaran oleh kapal-kapal asing ke wilayah Indonesia terlang kembali.

"Pedoman kita atas wilayah laut adalah keputusan United Nations Convention for the Law of the Sea (UNCLOS) atau Konvensi Hukum Laut PBB," katanya.

Dia mengatakan bahwa reaksi yang kuat dari pemerintah akan menjadi sinyal bagi China dan negara manapun agar tidak mencoba masuk wilayah Indonesia secara ilegal.

"Termasuk wilayah Indonesia adalah Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEE) yaitu kawasan yang berjarak 200 mil dari pulau terluar, dalam hal ini Natuna. China sebagai bagian dari UNCLOS harus menghormati keputusan ini," imbuhnya.

Berangkat dari itu, Sukamta berharap pemerintah terus memperkuat diplomasi internasional dan kerja sama, khususnya dengan negara-negara di kawasan Asean yang sejauh ini juga merasa dirugikan oleh klaim secara sepihak China atas LCS.

"Bersatunya Asean tentu akan memberikan tekanan tersendiri kepada Beijing untuk tidak umbar kekuatan dan juga untuk memastikan China mau menerima norma-norma internasional dan Putusan Pengadilan Arbitrase 2016 yang telah mementahkan klaim historis atas LCS," ujarnya.

Sebelumnya, pengamat menganggap pengerahan kapal-kapal ikan dan kapal survei ke Laut China Selatan merupakan taktik baru China untuk memperkuat klaimnya terhadap perairan kaya sumber daya alam itu.

Direktur AMTI, Greg Polling, mengatakan posisi negara-negara yang memiliki wilayah di Laut China Selatan menjadi lebih krusial dan kian tertekan terutama setelah Beijing berusaha memperluas jangkauan mereka di perairan tersebut dengan mengerahkan kapal-kapalnya.