RUU Prancis Mengesahkan Intimidasi Atas Dasar Agama Sebagai Salah Satu Tindak Kejahatan

Kamis, 19 November 2020 | 10:16 WIB
RUU Prancis Mengesahkan Intimidasi Atas Dasar Agama Sebagai Salah Satu Tindak Kejahatan RUU Prancis Mengesahkan Intimidasi Atas Dasar Agama Sebagai Salah Satu Tindak Kejahatan

RIAU24.COM - RUU Prancis baru yang dirancang setelah pemenggalan yang mengerikan terhadap seorang guru pada bulan lalu menjadikannya kejahatan untuk mengintimidasi pegawai negeri atas dasar agama.

Bagian legislatif, yang dilihat oleh kantor berita AFP pada hari Rabu dan akan dipresentasikan di hadapan kabinet pada 9 Desember, juga menyatakan suatu pelanggaran untuk membagikan informasi pribadi seseorang dengan cara yang memungkinkan mereka untuk diidentifikasi atau ditemukan oleh orang yang ingin menyakiti mereka.

Pemerintah Presiden Emmanuel Macron telah menekan apa yang disebutnya "Islam radikal" setelah pembunuhan Samuel Paty, yang menjadi sasaran kampanye kotor online yang kejam karena menampilkan kartun Nabi Muhammad kepada siswanya di kelas tentang kebebasan berbicara. Banyak Muslim percaya bahwa penggambaran Nabi adalah penghujatan.

Pembunuhan guru mengirimkan gelombang kejutan ke seluruh Prancis, yang telah dilanda beberapa serangan sejak 2015, kebanyakan dilakukan oleh warga negara Prancis.

Baca Juga: Kambuzia Partovi, Penulis Sekaligus Sutradara Film Iran, Meninggal Karena Virus Corona

Nama Paty dibagikan secara online oleh ayah salah satu siswanya, yang melabeli guru itu sebagai "preman" dalam sebuah video yang menyerukan pemecatannya karena kartun tersebut.

Sang ayah juga bertukar pesan dengan pembunuh Paty, seorang pengungsi Chechnya berusia 18 tahun yang melakukan perjalanan lebih dari 80km (50 mil) dari rumahnya di Normandy untuk menyerang guru di Conflans-Sainte-Honorine pinggiran Paris.

Macron telah berjanji kepada Prancis untuk "tidak berhenti menggambar karikatur", menuai kritik keras dari para pemimpin di seluruh dunia Muslim dan protes di sejumlah negara. Pemerintah Pakistan memanggil duta besar Prancis untuk mengajukan protes terhadap komentar presiden Prancis.

Hanya beberapa minggu sebelum kematian Paty, Macron telah menetapkan rencana untuk menangani apa yang dia sebut "separatisme Islam" di lingkungan Prancis yang miskin yang bertujuan untuk menciptakan "masyarakat tandingan" di mana hukum Islam berlaku.

RUU yang dirancang oleh Menteri Dalam Negeri Gerald Darmanin dan Menteri Kehakiman Eric Dupond-Moretti mengatur agar setiap anak diberi nomor identitas yang akan digunakan untuk memastikan mereka bersekolah.

“Kita harus menyelamatkan anak-anak kita dari cengkeraman para Islamis,” kata Darmanin kepada surat kabar Le Figaro pada hari Rabu.

Baca Juga: Meghan Akhirnya Buka Suara Tentang Insiden Keguguran Saat Jadi Anggota Kerajaan Dalam Artikel New York Times

RUU tersebut juga menindak ujaran kebencian online yang diderita Paty dengan mengizinkan tersangka diadili secara singkat. "Undang-undang ini, 'lepas tangan guru saya, lepas tangan nilai-nilai republik'," kata Dupond-Moretti kepada radio RTL.

Tetapi aktivis hak asasi manusia dan sipil Prancis Yasser Louati mengatakan dia meragukan rancangan undang-undang itu tentang melindungi warga negara, dengan alasan sebaliknya itu lebih tentang melindungi pembuat kebijakan dari kritik dan mobilisasi online terhadap kebijakan mereka.

Louati mengatakan, menghadirkan undang-undang baru bukanlah solusi, mengingat undang-undang tersebut sudah ada untuk menangani pelecehan online dan ujaran kebencian.

"Masalah dengan Emmanuel Macron adalah setiap kali ada masalah sosial, mereka membuat undang-undang baru," kata Louati kepada Al Jazeera. "Saya ragu mereka akan menerapkannya untuk melindungi warga negara biasa, apalagi Muslim biasa, atau wanita Muslim yang dilecehkan secara online."

Setelah beberapa serangan, Prancis juga mulai menutup masjid dan menindak organisasi yang diduga menyebarkan kebencian. Namun, ada kekhawatiran hukuman kolektif dan meningkatnya Islamofobia.

RUU baru menetapkan bahwa setiap asosiasi yang mencari pendanaan publik harus setuju untuk "menghormati prinsip dan nilai-nilai republik" dan mengembalikan uang tersebut jika ditemukan telah melanggar aturan.

PenulisR24/dev



Loading...
Loading...