Myanmar Bersiap Menghadapi Demonstrasi Besar-Besaran, Pemerintah Indonesia Meningkatkan Diplomasi
RIAU24.COM - Pemerintah Myanmar bersiap untuk menghadapi lebih banyak protes terhadap pemerintahan militer pada hari Rabu, 24 Februari 2021, ketika Indonesia berusaha membangun koalisi diplomatik di antara negara-negara Asia Tenggara lainnya untuk mengarahkan jalan keluar dari krisis politik. Pekan ini terjadi demonstrasi besar-besaran pada hari Senin dan pemogokan umum untuk mengecam kudeta militer 1 Februari dan menuntut pembebasan pemimpin terpilih Aung San Suu Kyi, meskipun ada ancaman dari pihak berwenang bahwa konfrontasi dapat membuat orang terbunuh.
Dilansir dari Aljazeera, pada hari Selasa, pertemuan secara keseluruhan lebih kecil tetapi rapat umum multietnis direncanakan pada Rabu di Mayangone di bagian utara Yangon, kota terbesar di Myanmar. Kementerian Luar Negeri Indonesia pada Rabu membantah bahwa Menteri Luar Negeri Retno Marsudi memiliki rencana untuk mengunjungi negara tersebut minggu ini.
“Dengan mempertimbangkan perkembangan terkini dan masukan dari negara-negara ASEAN lainnya, ini bukan waktu yang ideal untuk melakukan kunjungan ke Myanmar,” kata juru bicara Kementerian Luar Negeri Indonesia Teuku Faizasyah dalam jumpa pers.
Kantor berita Reuters sebelumnya melaporkan bahwa dia akan mengunjungi Myanmar pada hari Kamis, mengutip dokumen pemerintah Myanmar yang bocor. Retno berusaha menggalang dukungan di Asia Tenggara untuk pertemuan khusus tentang Myanmar. Tanggapan atas kudeta yang dilakukan oleh 10 anggota ASEAN, termasuk Myanmar, sejauh ini kurang hangat. Organisasi memiliki kebijakan untuk tidak campur tangan dalam urusan satu sama lain dan keputusan berdasarkan konsensus.
Beberapa aktivis pro-demokrasi khawatir diplomasi dengan para jenderal dapat merusak tuntutan agar hasil pemungutan suara November, yang dimenangkan oleh Liga Nasional untuk Demokrasi (NLD) Aung San Suu Kyi, dihormati. Ratusan orang berkumpul di luar kedutaan besar Indonesia di Yangon dan Bangkok pada hari Selasa. Para jenderal telah mengklaim kecurangan dalam pemilihan, meskipun komisi pemilihan tidak menemukan bukti dan mengatakan mereka akan mengadakan pemilihan baru pada tanggal yang tidak ditentukan.
The Future Nation Alliance, sebuah kelompok aktivis yang berbasis di Myanmar, mengatakan dalam sebuah pernyataan bahwa kunjungan Retno akan "sama saja dengan mengakui junta militer".
