Jadi Ketum Demokrat Hasil KLB Ilegal, Politisi Nasdem ini Sebut Manuver Moeldoko Tidak Ada Kaitan Dengan Jokowi
RIAU24.COM - Politisi Partai Nasdem Irma Suryani menyarankan agar Moeldoko mengundurkan diri dari jabatannya saat ini yaitu Kepala Kantor Staf Presiden (KSP). Hal tersebut penting dilakukan supaya tidak menyeret-nyeret Presiden Joko Widodo sebagai atasan langsung Moeldoko.
"Karena menurut saya, sikap politik Moeldoko adalah urusan dan tanggung jawab pribadi yang bersangkutan dan
sikap politik tersebut tidak ada sangkut pautnya dengan Presiden serta institusi kepresidenan dan Kantor Staf Presiden (KSP)," jelas Irma dilansir dari Rmol.id.
Dia sendiri menyebutkan, jika Presiden Joko Widodo tidak mungkin mencampuri urusan pribadi Moeldoko yang mengambil alih Partai Demokrat.
"Situasi di dalam Partai Demokrat merupakan masalah dan urusan internal Partai, yang tidak ada hubungannya dengan Presiden dan Lembaga Kepresidenan," tuturnya.
Irma kemudian mengingatkan, KSP sebagai institusi negara tetap harus profesional menjalankan tugas untuk mengawal program-program strategis nasional.
"Saya yakin, Presiden tetap menjunjung tinggi dan menghormati prinsip demokrasi, termasuk dalam relasinya dengan partai politik, dengan tidak mencampuri masalah internal partai," kata dia lagi.
Meski demikian, Irma juga prihatin prahara yang kini menimpa Partai Demokrat. Irma menilai jika setiap partai politik pasti memiliki aturan yang tertuang di dalam AD/ART yang menjabarkan bagaimana proses Kongres Luar Biasa (KLB) itu bisa terjadi.
"Semoga Partai Demokrat dapat melalui semua dinamika politik ini dengan baik, karena sejatinya klausul tentang KLB juga diatur dalam AD/ART setiap partai politik," tandasnya.
