KLHK Mantapkan Persiapan Pembangunan IKN Ramah Lingkungan
“Kapasitas produksi bibit yang direncanakan akan meliputi bibit tanaman hutan seperti tanaman kayu, multi purpose tree species dan tanaman endemik. Pada rancangan awal rencana persemaian modern di Mentawir ini akan meliputi pembangunan sarana dan prasarana persemaian seperti Germination Rooting Mother Plant House, Laboratorium Kultur Jaringan, Aclimatization Area, Shaded Area, Open Area, Pengolahan Media Tanam, serta Reservoar. Penghijauan merupakan pekerjaan nyata yang perlu kita lakukan bersama-sama masyarakat”, ujarnya.
Kemudian Menteri Siti juga berujar bahwa bersama-sama Kemenkomarves dan Kemen KKP, serta Bappenas sedang terus menata persoalan perlindungan dan rehabilitasi mangrove secara nasional dan termasuk di Kalimantan Timur.
"Juga yang terkait mangrove, saya kira Kalimantan Timur terus ke pantai timur sampai ke utara tutupan mangrovenya banyak sekali, belum lagi di delta-delta sungai sampai ke dalam, juga yang dekat wilayah IKN itu semua sedang kita tata," ucapnya.
Deputi Bidang Kemaritiman dan SDA Bappenas Arifin Rudyanto yang ikut dalam rombongan kunjungan kerja ini menegaskan tujuan peninjauan IKN adalah untuk bersama sama dengan Menteri LHK memastikan pembangunan IKN dengan konsep kota cerdas (smart city) dan forest city semakin cepat diwujudkan.
"Kawasan IKN kita pastikan green, tidak menggangu kawasan konservasi, tidak mengganggu satwa-satwa yang terdapat disini dan sedapat mungkin kita pertahankan kehijauan yang ada, karena cita-citanya adalah ingin membuat IKN dengan konsep green and smart city," tegasnya.
Ia juga menjamin jika pembangunan IKN akan disesuaikan dengan kondisi geografis yang ada disana. Pembangunan diupayakan sedapat mungkin menggunakan metode cut and fill, sehingga meminimalkan pembukaan lahan hutan. Kalau pun ada areal yang bolong-bolong akan segera dihijaukan lagi dengan tanaman yang lebih rindang dan lebih hijau. Luasan yang akan dihijaukan ia sebut tergantung Detail Engineering Design (DED) yang sedang difinalkan oleh Kementerian PUPR.
