Sebagai Bapak Angkat, PT PSJ Bertanggung Jawab Terhadap 2 Koperasi di Gondai Pelalawan

Selasa, 06 April 2021 | 13:39 WIB
Sebagai Bapak Angkat, PT PSJ Bertanggung Jawab Terhadap 2 Koperasi di Gondai Pelalawan (foto/ilustrasi) Sebagai Bapak Angkat, PT PSJ Bertanggung Jawab Terhadap 2 Koperasi di Gondai Pelalawan (foto/ilustrasi)

RIAU24.COM - PELALAWAN- Komisi II DPRD Riau menggelar Rapat Dengar Pendapat (RPD) atas pengajuan dari sejumlah koperasi terkait permasalahan lahan di desa Pangkalan Gondai, Langgam, Pelalawan. Dimana hingga saat ini terdapat ribuan hektar kebun sawit tengah dipersengketakan oleh dua perusahaan yakni PT Peputra Supra Jaya (PSJ) dan PT Nusa Wana Raya (NWR).

RDP yang digelar pada Senin, 5 Maret kemarin tersebut dihadiri sejumlah pihak yang berkaitan dengan permasalahan lahan kebun sawit di wilayah itu. Namun, PT NWR tak tampak menghadiri pertemuan tersebut. Kendati begitu, RDP tersebut tetap dilangsungkan.

"Kita mendengar sesuai dengan permohonan tatap muka dari dua koperasi. Pointnya mereka meminta DLHK tak merampas hak mereka. Mereka juga meminta hak mereka dari kebun yang menjadi persoalan saat ini," terang Ketua Komisi II DPRD Riau, Robin Hutagalung saat berbincang bersama media.

Baca Juga: Kesetrum Listrik, Warga Pangkalan Kerinci Meninggal Dunia

Dikatakan Robin, sejatinya dalam persolan ini telah muncul putusan dari Mahkamah Agung. Tentu ia berharap semua pihak menghormati keputusan itu. 

"Namun jika PT PSJ yang juga hadir dalam RDP tersebut merasa tidak puas dengan putusan itu, maka bisa menempuh jalur hukum yang ada saja. Misalnya pengajuan peninjauan kembali atau bagaimana," beber politisi PDIP Riau ini.

"Apakah keputusan MA memuaskan semua pihak, saya pikir itu relatif. Namun perbedaan-perbedaan yang ada mau tak mau tetap harus menghormati keputusan itu," imbuhnya.

Baca Juga: Ini Isi Fatwa Adat LAMR Kabupaten Pelalawan Tentang Menumbai

Terkait eksekusi kebun sawit sesuai keputusan MA, menurut Robin itu sudah menjadi kewenangan Jaksa sebagai eksekutornya. Robin mengaku pihaknya tidak berada dalam konteks tersebut. Namun, Ia menilai jaksa melakukan eksekusi berdasarkan aturan perundang-undangan yang ada.

"Kemudian menjadi kewajiban bagi Kejaksaan dalam melaksanakan perintah eksekusi berdasarkan putusan MA dalam ranah pidana," tuturnya.

Selanjutnya, dalam RDP tersebut DLHK Riau bersama Pemprov Riau juga telah melaksanakan koordinasi dengan pemerintah pusat. Dimana dalam koordinasi itu muncul keputusan bahwa akan ada pembentukan tim untuk menyelesaikan permasalahan di desa Gondai itu.

"Nah keputusannya akan ada pembentukan tim. Oleh karenanya semua pihak menunggu saja biar tim ini bekerja dulu dan kita tunggu bagaimana keputusannya," bebernya.

Sedangkan ditanya siapa yang seharusnya bertanggung jawab atas nasib dua koperasi yakni Koperasi Gondai Bersatu dan Koperasi Sri Gumala Sakti, menurut Robin adalah PT PSJ. Lantaran perusahaan tersebut merupakan bapak angkat dari dua koperasi itu.

"Menurut saya PT. PSJ sebagai bapak angkat memiliki tanggung jawab terhadap kedua koperasi tersebut," tandasnya.

PenulisR24/ardi


Loading...
Loading...