Surat Edaran Mentan, Berikut ini Cuti yang Bisa Diambil PNS dan PPPK Ketika Lebaran 2021

Kamis, 08 April 2021 | 12:37 WIB
Ilustrasi/net Ilustrasi/net

RIAU24.COM - Menteri Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB), Tjahjo Kumolo mengeluarkan Surat Edaran (SE) No.8/2021 tentang Pembatasan Kegiatan Bepergian Ke Luar Daerah Dan/Atau Cuti Bagi Pegawai ASN Dalam Masa Pandemi Covid-19.

Selain larangan mudik, baik PNS dan PPPK dilarang cuti pada periode tanggal 6 sampai 17 Mei. "Pegawai ASN tidak boleh mengajukan cuti selama periode sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf a (tanggal 6 hingga 17 Mei),” tulis surat edaran tersebut yang dilansir dari iNews.id, Kamis, 8 April 2021.

Dalam surat tersebut, Tjahjo meminta agar pejabat pembina kepegawaian (PPK) tidak memberikan cuti bagi pegawai ASN.

Baca Juga: Nikita Mirzani Sebut Permasalahan Siti Badriah dan Lesti Kejora Hanya Settingan : Kalian Mau Aja Dibohongin

"Selain cuti bersama sebagaimana dimaksud dalam Keputusan Presiden mengenai cuti bersama pegawai ASN, PPK pada kementerian/lembaga/daerah tidak memberikan izin cuti bagi pegawai ASN," lanjut isi SE yang terbit hari ini itu.

Tapi, larangan cuti dikecualikan untuk beberapa jenis cuti. Diantaranya sebagai berikut:
1. Bagi PNS cuti yang dapat diberikan adalah melahirkan dan/atau cuti sakit dan/atau cuti karena alasan penting.
2. Bagi PPPK cuti yang dapat diberikan adalah cuti melahirkan dan/atau cuti sakit.

Disebutkan Tjahjo, dia memerintahkan agar PPK pada kementerian/lembaga/daerah menetapkan peraturan teknis dan melakukan langkah-langkah yang diperlukan di lingkungan instansi masing-masing yang mengacu pada hal-hal yang disebutkan dalam SE tersebut.

Baca Juga: Klaim Bima Arya, Sebut kasus Persidangan Demi Warga, Netizen: Demi Penguasa

Dia juga memerintahkan kepada PPK untuk memberikan hukuman disiplin bagi pegawai ASN yang melanggar hal tersebut sesuai dengan ketentuan di dalam PP No.53/2010 tentang Disiplin PNS dan PP No.49/2018 tentang Manajemen PPPK. 

Kemudian PPK di kementerian/lembaga/daerah juga diminta untuk melaporkan pelaksanaan SE ini kepada MenPANRB melalui alamat surat elektronik https://s.id/laranganberpergianASN paling lambat tanggal 24 Mei.

PenulisR24/ibl


Loading...
Loading...