Novel Baswedan Dikabarkan Tidak Lulus Tes, Anggota DPR: Jangan Bikin Publik Su'udzon dengan Pemerintah Jokowi

Rabu, 05 Mei 2021 | 09:06 WIB
Ilustrasi Ilustrasi

RIAU24.COM -  JAKARTA - Isu tidak lulusnya puluhan pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada tes wawasan kebangsaan dalam rangkaian ujian alih status pegawai KPK menjadi Aparatur Sipil Negara (ASN) menjadi perbincangan hangat masyarakat. Apalagi penyidik senior KPK Novel Baswedan juga dikabarkan menjadi salah satu pegawai KPK yang tidak lulus. Namun, KPK berdalih bahwa pihaknya belum membuka pengumuman tes dari Badan Kepegawaian Negara (BKN) itu.
Baca Juga: Akui Kecewa Terhadap Pemerintah Amerika Serikat, PKS Kirim Surat Terbuka ke Joe Biden Soal Palestina


Terkait hal itu, anggota Komisi III DPR Arsul Sani meminta kepada pihak terkait, KPK, BKN dan juga Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB) untuk menjelaskan seluruh proses, tahapan dan penilaian terkait alih status pegawai KPK sebagai ASN.

"Kami yang di Komisi III DPR meminta kepada KPK dan juga instansi terkait dengan proses alih status pegawai KPK seperti BKN dan Kemenpan RB untuk menjelaskan kepada publik mengenai seluruh proses, tahapan dan sistem penilaian atau evaluasi yang diterapkan," jata Arsul, Rabu (5/5/2021) seperti dilansir SIndonews.

Arsul menduga, kekhawatiran publik yang meluas ini muncul lantaran proses alih status pegawai KPK sebagai ASN ini kurang transparan. "Berkembangnya kecurigaan publik terhadap proses alih status pegawai KPK menjadi ASN ini menurut hemat saya karena kurangnya transparansi kepada publik atas keseluruhan proses yang dilakukan," ujar politikus PPP ini.

Baca Juga: Tanpa Ada Penyekatan, Jalur Lalu Lintas Riau-Sumatera Barat Kembali Normal

Padahal, Arsul menambahkan, semua tahu bahwa persoalan-persoalan terkait KPK, termasuk soal alih status pegawai ini adalah hal yang selalu menarik perhatian publik. Sehingga, ketiadaan transparansi atau penjelasan yang memadai di ruang publik akan memberi ruang untuk berkembangnya prasangka-prasangka negatif (suudzon).

"Suudzon bukan saja terhadap KPK, tapi juga pemerintahan Presiden Jokowi," tandas Wakil Ketua MPR ini.***

PenulisR24/saut


Loading...
Loading...