Proyek Kereta Cepat Menggunakan APBN Dianggap Beban oleh MPR

Rabu, 13 Oktober 2021 | 16:42 WIB
Foto : Tempo Foto : Tempo

RIAU24.COM - Wakil Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat ( MPR ) Syarief Hasan, Selasa, membicarakan dua proyek besar Indonesia yang dinilainya menambah beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Proyek yang dia maksud adalah kereta cepat Jakarta-Bandung dan ibu kota baru di Kalimantan. 

"APBN kita akan kesulitan dengan penambahan kereta cepat dan ibu kota baru yang akan memakan APBN," tulis Hasan dalam keterangannya di laman resmi MPR pada 12 Oktober. 

Baca Juga: Mencari Sin Nio, Pahlawan Indonesia Berdarah Tionghoa yang Terlupakan

Ia berpendapat bahwa pemerintah harus lebih memprioritaskan program-programnya terhadap apa yang dibutuhkan sebagian besar masyarakat, yang menurutnya dalam bentuk rencana pemulihan ekonomi nasional. “Tidak dengan megaproyek yang tidak bisa dirasakan oleh masyarakat berpenghasilan rendah yang menyedot APBN.”

Selain fokus pada pengelolaan keuangan pemerintah, dia menyebut rasio utang Indonesia yang saat ini tercatat sebesar 41,64 persen dan berpotensi mengalami default berdasarkan laporan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

Baca Juga: Inilah Sosok Artis Dengan Bayaran Tertinggi yang Dahulunya Merupakan Seorang Narapidana Pecandu Narkoba


Ia juga mencatat perbedaan yang kontras antara janji awal Presiden untuk tidak menggunakan APBN untuk mendanai proyek kereta cepat dan secara eksklusif menggunakan skema business-to-business melalui BUMN. 

Wakil Ketua MPR percaya pemerintah harus fokus pada program-program kritis dan penting yang dapat langsung dirasakan oleh mayoritas penduduk Indonesia, terutama di tengah-tengah berlangsung Covid-19 pandemi. 

“APBN harus fokus pada penanganan pandemi, pemulihan ekonomi nasional, pembukaan lapangan kerja baru, dan program penting lainnya,” kata Hasan.

PenulisR24/ibl


Loading...
Loading...