160 Kabupaten Penghasil Kelapa Sawit Menanti Kebijakan Pemerintah Pusat
RIAU24.COM - Wakil Bupati Siak Husni Merza saat mengikuti Musyawarah Nasional (Munas) 1 Tahun 2022 Asosiasi Kabupaten Penghasil Sawit Indonesia (AKPSI) di ABC International Stadium Ancol Jakarta, berharap melalui kebijakan yang di ambil pemerintah pusat, terhadap tata kelola perkebunan kelapa sawit, kedepan membawa angin segar.
“Kita berharap melalui asosasi AKPSI membawa kebaikan bagi penataan kelapa sawit di Indonesia. Terutama kabupaten Siak sebahagian besar penduduknya bergantung hidup dari perkebunan kelapa sawit, ini efek positif terkait dengan kebijakan tersebut”ujar Wabup Siak.
Untuk di ketahui, kabupaten Siak salah satu penghasil kelapa sawit terbesar di Indonesia, memiliki luas perkebunan kelapa sawit 107,420 ha, menghasilkan 500 ribu ton Crude Palm Oil (CPO) pertahun.
“Untuk swadaya saja ada sekitar 200 ribu hektar lebih, belum lagi lahan sawit yang di miliki swasta dan juga BUMN. Jadi kita masuk salah satu kabupaten anggota Asosiasi Kabupaten Penghasil Sawit Indonesia (AKPSI)”ujarnya.
Acara itu, di buka oleh Menteri Dalam Negeri RI Tito Karnavian dan pengarahan dari Menko Marves Luhut Binsar Panjahitan yang menyampaikan pengarahan menjelaskan kondisi aktifitas sawit di Indonesia, kata Husni. Termasuk berbagai persoalan yang dirasakan oleh masyarakat khususnya petani sawit.
“Tadi Pak Luhut menyampaikan saat ini sedang dilakukan audit terhadap kondisi perkebunan kelapa sawit di Indonesia baik yang di kelola swasta, BUMN maupun swadaya masyarakat. Audit ini dilakukan oleh Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP). Hasil dari audit itu nantinya, bisa menunjukan data dan fakta-fakta dilapangan tentang perkelapa sawitan di Indonesia”ucapnya.
