Rapat Evaluasi Realisasi Fisik dan Keuangan, Bupati HM Wardan Tekankan OPD Selesaikan Sesuai Target

Jumat, 16 September 2022 | 09:38 WIB
Saat rapat evaluasi Saat rapat evaluasi

RIAU24.COM - Bupati Kabupaten Indragiri Hilir Drs. H. Muhammad Wardan, MP, memimpin rapat dengan agenda evaluasi realisasi fisik dan keuangan Anggara Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), Bantuan keuangan Provinsi, Dak Fisik, Dak non fisik dan tugas pembantuan periode Agustus 2022 dan realisasi progres percepatan penyelenggaraan E- Katalog lokal dan pemanfaatan toko daring serta progres inovasi OPD 2022.

Baca Juga: Gandeng BP Jamsostek, Kadin Inhil Fasilitasi Nelayan Dapatkan Perlindungan kerja

Rapat tersebut turut dihadiri Sekretaris Daerah (Sekda), Staf Ahli Bupati, Para Asisten, Pimpinan OPD, Para Camat dan Kepala Puskesmas se-Kabupaten Indragiri Hilir, Rabu, (14/09/22)

Bupati H. Muhammad Wardan, mengatakan rapat evaluasi ini dimaksudkan untuk mengetahui sejauh mana realisasi kegiatan dan apa saja yang menjadi hambatan serta kendala dalam pelaksanaan kegiatan pada masing-masing Perangkat Daerah, terutama dalam percepatan pelaksanaan dana DAK dan APBD, sehingga hambatan-hambatan tersebut bisa diantisipasi dengan segera.

"Saya mengharapkan kepada seluruh para OPD dan Camat untuk segera mungkin melaksanakan kegiatan  dan bisa selesai sesuai dengan target yang diharapkan, namun capaian juga harus kita tingkatkan hingga tuntas menjelang akhir tahun nanti," sebutnya.

“Kepada OPD yang capaian realisasi fisik maupun keuangannya belum maksimal, agar dapat meningkatkan kinerjanya untuk mencapai target sesuai dengan apa yang telah ditetapkan dan melakukan monitoring secara terpadu antar OPD terkait.” tegasnya. 

Bupati juga menekankan khusus untuk dana alokasi khusus dan dana yang sifatnya bantuan dan lainnya agar tetap memperhatikan aturan – aturan pelaksanaan yang dikeluarkan oleh Kementerian terkait pada masing – masing bidang DAK, termasuk aturan perencanaan dan pelaporan untuk penyaluran anggaran dari Kementerian Keuangan.

Baca Juga: YMI dan Nelayan Kepiting di Sapat Tutup Parit Tiga Bulan untuk Tangkapan Lebih Besar

“Hal ini sangat penting untuk menghindari sanksi yang diberikan oleh Pemerintah Pusat yang disebabkan karena tidak tertib dalam pelaporan penggunaan dana Dak dan bantuan lainnya,” pungkasnya.

PenulisR24/rgo


Loading...
Loading...