RIAU24.COM - Jelang Pemilu 2024, Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) mengakui telah mendapat kritikan dari Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Hal ini diungkapkan langsung oleh Rahmat Bagja selaku Ketua Bawaslu. Ia mengatakan kritik tersebut konsen pada politik uang, pengawasan media sosial, polarisasi, dan SARA.

Bagja mengatakan, penilaian Jokowi tentang Bawaslu adalah lembaga tersebut memiliki wewenang untuk menjalankan fungsi diatas, namun hingga saat ini Jokowi melihat terkadang Bawaslu tak mengerti kekuatannya.

"Nah itu juga kritik terhadap kami. Kami terima (kritik) Pak Presiden tersebut, sehingga kami lebih sadar diri lagi ke depan," ucap Rahmat Bagja di Jakarta Pusat, Selasa (20/12/2022) dikutip sindonews.com.

Kemudian, Bagja mengatakan perihal politik uang pihaknya harus melihat putusan Bawaslu terlebih dahulu.

"Di pidana pemilu tahun 2019, itu ada sekitar 70-an (kasus) tentang politik uang, dan 382 putusan pidana," ucapnya.

Bagja mengakui praktik tersebut memang terjadi. Ia mengatakan fasilitas negara yang digunakan atau untuk membangun desa telah digunakan pada kegiatan politik praktis.

"Itu ada juga temuan pada saat Pilkada. Ini konsen pak jokowi dan juga Bawaslu ke depan, sehingga kemudian bawaslu bisa menindaklanjuti apa yang terjadi di lapangan," tuturnya.

"Kami harapkan praktik ini bisa menurun, hilang, ya prosesnya akan panjang sekali. Tapi kita harapkan bisa menurun di tahun 2024 mendatang," tambahnya.

Sebelumnya diberitakan, Jokowi menyoroti praktik politik uang setiap penyelenggaraan Pemilu di Indonesia. Presiden terang-terangan menyatakan, politik uang masih marak di tengah masyarakat.

"Saya setiap hari di lapangan, saya pernah ikut Pilkada wali kota dua kali, gubernur dua kali karena dua ronde pilihan, presiden dua kali. Jadi kalau ada yang membantah tidak ada, saya akan sampaikan apa adanya, ada," kata Jokowi saat membuka Konsolidasi Nasional (Konsolnas) Bawaslu di Jakarta, Sabtu (17/12/2022).

Karena itu, Jokowi meminta agar Bawaslu turut melibatkan partisipasi masyarakat seluas-luasnya dengan memberikan pendidikan politik guna menjaga pemilu yang berintegritas dan berkualitas.

"Partisipasi masyarakat ini akan mempermudah tugas Bawaslu. Penting dalam mengatasi praktik politik uang, jadi hati-hati, banyak kejadian mengenai ini, dan politik uang itu sudah menjadi penyakit, setiap pemilu pasti ada," tegas Jokowi.

(***)