Bahas Potensi Pajak dan Retribusi Daerah, Komisi III Rakor Bersama Kabupaten 50 Kota
Kepala Dinas Badan Keuangan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Win Hari menyampaikan, berdasarkan Undang- PAD harus 30% dari APBD. kemudian dengan APBD yang kecil infrastruktur Jalan Kabupaten Lima Puluh kota sudah bagus, sebanyak 16 OPD menitipkan PAD ke Badan Keuangan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota untuk dikelola.
"PAD yang besar terdapat pada tarif masuk ke objek-objek wisata, kemudian objek wisata yang dikelola masyarakat setempat sehingga semua daerah bisa tersentuh pembangunan infrastruktur jalan yang bagus dari hasil PAD,"beber Win Hari selaku Kepala Dinas Badan Keuangan Daerah.
Kabid Pengendalian dan Pengembangan Bengkalis Tuti Andayani mengatakan terkait pengelolaan pakir pariwisata apakah di Kabupaten Lima Puluh Kota sudah include dikelola oleh pariwisata atau Dinas Perhubungan.
"Karena untuk Kabupaten Bengkalis saat ini masih terpisah antara jalanan umum yang masih dilingkungan pariwisata dan ada yang dikelola oleh pihak ketiga maka apabila dikelola oleh pariwisata bisa menambah target retribusi disektor pariwisata pada pengelolaan parkir, tetapi apabila dikelola dinas perhubungan maka mereka sudah ada kontrak oleh pihak ketiga,"ujarnya.
Boby Kabid pengelolaan pendapatan menerangkan bahwa Kabupaten Lima Puluh Kota pengelolaan parkir terpisah dengan Dinas Pariwisata dan Dinas Pariwisata hanya mengelola pendapatan retribusi, kemudian terkait pengelolaan parkir hanya bisa dikelola oleh Dinas Perhubungan karena untuk pengelolaan parkir tidak boleh di pihak ketigakan.
