Menu

Gibran Janji Bakal Cabut Izin Usaha Tambang Ilegal, Greenpeace Malah Bongkar Fakta Rezim Jokowi 

Zuratul 22 Jan 2024, 11:31
Gibran Janji Bakal Cabut Izin Usaha Tambang Ilegal, Greenpeace Malah Bongkar Fakta Rezim Jokowi. (Tangkapan Layar/Sindonews)
Gibran Janji Bakal Cabut Izin Usaha Tambang Ilegal, Greenpeace Malah Bongkar Fakta Rezim Jokowi. (Tangkapan Layar/Sindonews)

RIAU24.COM -Ribut-ribut masalah Izin Usaha Pertambangan (IUP), Perusahaan Tambang Ilegal atau Nakal, Cawapres nomor urut 2 Gibran Rakabuming Raka disemprot Greenpeace.

Untuk diketahui, Greenpeace merupakan lembaga sosial yang dikenal selama ini banyak berjuang menciptakan masa depan Bumi yang hijau dan damai.

Greenpeace terus berkampanye untuk mengubah perilaku dan mendorong perubahan dengan aksi kreatif tanpa kekerasan.

Terlihat pede menebar janji untuk mencabut IUP saat debat Cawapres, Gibran ditampar Greenpeace.

"Beneran berani mengambil tindakan untuk menghukum korporasi hingga mencabut IUP?," Greenpeace memulai tamparannya (21/1/2024).

Diingatkan akun tersebut, sela satu dekade terakhir, pemerintahan Jokowi lebih memilih untuk mengedepankan kerja yang pro investasi.

Jokowi sebagai seorang pengendali kekuasaan justru melakukan hal itu demi mengklaim sebuah pertumbuhan ekonomi.

"Gibran, selama satu dekade terakhir pemerintahan Jokowi malah lebih mengedepankan kebijakan yang pro investasi demi klaim pertumbuhan ekonomi," timpalnya.

Lanjut akun itu, semua pertambangan ilegal pada dasarnya memang tidak memiliki IUP. 

Jadi hanya terkesan janji manis jika menyebut ingin mencabutnya demi kesejahteraan rakyat.

"Oia, semua pertambangan yang ilegal itu tentunya tidak punya IUP, jadi apanya yang mau dicabut?," tandasnya.

Sebelumnya, dua Cawapres, Muhaimin Islandar atau Cak Imin dan Mahfud MD menyebut ada 2.500 tambang ilegal di Indonesia.

Itu diungkapkan dua Cawapres itu saat debat ke empat Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024 di Jakarta Convention Centre (JCC), Senayan, Jakarta, Minggu (21/1/2024).

Cak Imin menyoroti industri ekstraktif di Indonesia. Ia bilang ada 2.500 tambang ilegal di Indonesia.

“Salah satu yang memprihatinkan adalah, data ESDM itu adalah ada 2.500 tambang ilegal. Sementara tambang legal saja tidak membawa kesejahteraan,” ujar Cak Imin.

Sementara itu, Mahfud MD juga menyoroti hal serupa.

“Saya juga mencatat tambang ilegal sebanyak 2.500,” kata Mahfud.

Adapun Gibran, mengatakan mencabut IUP merupakan solusi sederhana untuk menindak pengusaha tambang nakal.

(***)