Menlu Palestina Sebut Hamas Tak Bisa Jadi bagian dari Pemerintahan Baru

RIAU24.COM - Menteri Luar Negeri (Menlu) Palestina Riyad al-Maliki mengatakan bahwa dia yakin kelompok Hamas memahami mengapa mereka tidak bisa menjadi bagian dari pemerintahan baru di wilayah Palestina.

Al-Maliki mengatakan pada konferensi pers di Jenewa, Swiss bahwa pemerintahan "teknokratis" diperlukan, tanpa adanya kelompok yang berperang sengit melawan Israel tersebut.

"Saat ini bukan waktunya untuk membentuk pemerintahan koalisi nasional," kata al-Maliki.

"Saat ini bukan waktunya bagi pemerintahan di mana Hamas akan menjadi bagiannya, karena jika ini terjadi, maka mereka akan diboikot oleh sejumlah negara, seperti yang terjadi sebelumnya," katanya kepada asosiasi koresponden PBB, seperti dilansir Al Arabiya, Kamis (29/2/2024).

"Kami tidak ingin berada dalam situasi seperti itu. Kami ingin diterima dan terlibat penuh dengan komunitas internasional," ujarnya.

Menlu Palestina itu juga mengatakan bahwa dia tidak mengharapkan "keajaiban" pada pembicaraan antara perwakilan Hamas dan Fatah di Moskow, Rusia pada hari Kamis untuk membahas pembentukan pemerintah Palestina yang bersatu dan pembangunan kembali Gaza.