Hal ini karena data kesejahteraan sosial tercecer di berbagai kementerian, termasuk Kementerian Sosial (Kemensos).

"Seluruh Kementerian akan terlibat di sana tapi nanti leading sector-nya dari BPS," sebutnya.

Dia berharap, sinkronisasi data ini membuat penerima subsidi lebih tepat tersalurkan untuk masyarakat yang berhak menerima.

"Sekarang lagi mempertajam data-data supaya masyarakat yang menerima itu tepat. Jadi tidak ada lagi subsidi salah sasaran," ujarnya.