Gerindra Siap Kawal Penerapan Presidential Threshold 20 Persen
Ketua Fraksi Gerindra DPR RI, Budisatrio Djiwandono. Sumber: Gerindra.ID
"Menyatakan norma Pasal 222 UU 7/2017 tentang Pemilu bertentangan dengan Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat," sebut Suhartoyo.
