“Keterlibatan AS tidak berarti sepatu bot di lapangan atau bahwa pembayar pajak Amerika akan mendanai upaya ini", kata Leavitt.

Usulan Trump dicap sebagai upaya pembersihan etnis oleh PBB.

Dalam pidatonya di hadapan komite PBB yang menangani hak-hak warga Palestina, Sekretaris Jenderal António Guterres mengatakan, "Pada intinya, pelaksanaan hak-hak rakyat Palestina yang tidak dapat dicabut adalah tentang hak warga Palestina untuk hidup sebagai manusia di tanah mereka sendiri".

Juru bicara kepala PBB Stéphane Dujarric, yang mempratinjau pidato Guterres, mengatakan kepada pers, "setiap pemindahan paksa orang sama saja dengan pembersihan etnis."

Sementara itu, Presiden Prancis Emanuel Macron dan Presiden Mesir Abdel Fattah al-Sisi juga mengatakan bahwa setiap pemindahan paksa warga Palestina tidak dapat diterima.

"Ini akan menjadi pelanggaran serius terhadap hukum internasional, hambatan bagi solusi dua negara dan kekuatan destabilisasi utama bagi Mesir dan Yordania," kata mereka, menurut sebuah pernyataan dari kantor presiden Prancis.