PAD Provinsi Riau tahun 2025 diproyeksikan mencapai Rp5,18 triliun atau 54% dari total pendapatan daerah. Meski terjadi penurunan dari tahun sebelumnya Rp5,9 triliun (59% pada 2024), potensi PAD masih cukup besar. Namun, realisasi penerimaan pajak daerah justru menurun dari Rp4,3 triliun pada 2024 menjadi Rp3,7 triliun pada 2025. Fitra menyarankan pemerintah untuk meningkatkan kepatuhan pembayaran pajak dan mengoptimalkan objek pajak baru.

2. Penyesuaian Pendapatan dari Dana Transfer

Pemerintah pusat telah mengeluarkan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 tentang efisiensi anggaran, yang berdampak pada pengurangan dana transfer ke daerah. Untuk Riau, potensi pengurangan dana transfer mencapai Rp273,9 miliar, terdiri dari kurang bayar DBH 2024 (Rp157,5 miliar), DAU (Rp48,3 miliar), dan DAK fisik (Rp68,1 miliar). Fitra menyarankan pemerintah provinsi untuk menyesuaikan kembali besaran pendapatan dan belanja daerah yang bersumber dari dana transfer.

3. Efisiensi Belanja Daerah

Fitra merekomendasikan efisiensi belanja daerah sebesar Rp420,6 miliar pada 10 pos anggaran. Langkah ini termasuk pemangkasan biaya perjalanan dinas sebesar 50% (Rp176,3 miliar), pembatasan kegiatan seremonial, dan penghematan belanja ATK serta biaya konsultan. Selain itu, belanja hibah kepada instansi pemerintah pusat yang mencapai Rp145,9 miliar perlu dikurangi, karena berpotensi menimbulkan pemborosan dan korupsi.

4. Realokasi Anggaran untuk Program Prioritas