Laporan itu juga mengemukakan kekhawatiran tentang keputusan yang dikeluarkan oleh Kementerian Agama, yang memperluas cakupan produk yang memerlukan sertifikasi halal. Selain itu, Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) telah mengeluarkan peraturan terpisah tentang akreditasi lembaga sertifikasi halal asing dan penilaian kesesuaian.

Menurut USTR, aturan-aturan ini memaksakan dokumen yang berulang-ulang, persyaratan auditor yang rumit, dan rasio cakupan-auditor yang kaku yang meningkatkan biaya kepatuhan dan menunda proses akreditasi bagi eksportir AS. ***