Keputusan ini diumumkan setelah pertemuan Dewan Keamanan Nasional (NSC) Pakistan di Islamabad, yang diketuai oleh Perdana Menteri Shahbaz Sharif dan melibatkan anggota senior Kabinet dan kepala pertahanan.

Sepihak dan tidak adil

Sebuah pernyataan yang dikeluarkan oleh kantor Perdana Menteri Pakistan  Shehbaz Sharif mengatakan bahwa NSC telah menyatakan “keprihatinan atas hilangnya nyawa wisatawan” dan “dengan tegas mengutuk terorisme dalam segala bentuk dan manifestasinya.”

PM Sharif mengkritik tindakan yang diambil oleh India dalam menanggapi serangan Pahalgam sebagai “sepihak, tidak adil, bermotif politik, sangat tidak bertanggung jawab, dan tidak memiliki dasar hukum”.

Seperti dilansir The Hindustan, Jumat 25 April 2025, menanggapi keputusan India untuk menunda Perjanjian Air Indus, NSC Pakistan memperingatkan bahwa setiap upaya untuk “menghentikan atau mengalihkan aliran air milik Pakistan sesuai dengan Perjanjian Air Indus”, akan dianggap sebagai Tindakan Perang.

NSC juga mengancam akan membatalkan perjanjian bilateral lainnya dengan India, termasuk Perjanjian Shimla tahun 1972, yang telah mengubah garis gencatan senjata menjadi Garis Kontrol dan menolak mediasi pihak ketiga dalam sengketa Jammu dan Kashmir.