"Nah, sebaliknya, Pak Gibran kelihatannya oleh timnya diarahkan untuk mengambil momen untuk mengingatkan bahwa dia adalah wakil presiden. Padahal orang tahu memang dia wakil presiden," kata Rocky. 

Rocky menegaskan bahwa dalam situasi global yang rawan, khususnya terkait perang tarif saat ini, kebutuhan akan pemimpin berkualitas sangat penting. Menurutnya, Gibran tidak memiliki kapasitas yang dibutuhkan untuk membaca potensi konflik internasional dan regional. 

"Dari segi konsep Pak Gibran tidak mampu di situ tuh. Ini tim wapres nggak ngerti bahwa dunia sedang berubah dan semua orang menghendaki adanya kecerdasan keluar dari otak dari isi kepala wakil presiden, isi kepala para menteri, untuk supaya Indonesia bersiap menghadapi potensi tertinggi atau potensi ultimate solution atau sesuatu yang kita anggap, kalau perdagangan berhenti, maka semua negara akan mencari aman," jelas Rocky. 

Dalam situasi krisis, menurut Rocky, potensi instabilitas politik bisa menjadi pintu masuk pada konflik yang lebih besar. 

"Dalam upaya mencari aman itu akan ada krisis politik. Nah, krisis politik itu harus diselesaikan lewat apa? Ya, lewat pertarungan militer atau pertarungan perang pada akhirnya kan," ujarnya. 

Rocky menyatakan bahwa pembicaraan soal pemakzulan Gibran sebenarnya tidak melanggar konstitusi. Bahkan menurutnya, jika dilakukan dalam kerangka hukum, pemakzulan adalah langkah yang sah.