RIAU24.COM - Pemerintahan Donald Trump di AS pada hari Jumat (23 Mei) mencabut kelayakan Universitas Harvard untuk menerima mahasiswa internasional.

Keputusan tersebut membuat masa depan ribuan mahasiswa asing menjadi tidak pasti.

Menteri Keamanan Dalam Negeri Kristi Noem memerintahkan Departemen Keamanan Dalam Negeri (DHS) untuk menghentikan sertifikasi Program Mahasiswa dan Pengunjung Pertukaran (SEVP) Universitas Harvard.

Ia menyatakan bahwa merupakan hak istimewa, bukan hak, bagi universitas untuk menerima mahasiswa asing.

DHS menuduh pimpinan Harvard menciptakan lingkungan kampus yang tidak aman dengan mengizinkan agitator anti-Amerika dan pro-teroris untuk melecehkan dan menyerang secara fisik individu, termasuk banyak mahasiswa Yahudi.

DHS juga mengatakan bahwa Harvard belum memberikan rincian mahasiswa yang terlibat dalam kegiatan teroris dan tindakan terhadap Universitas ini membuat mereka bertanggung jawab atas tindakannya yang mendorong kekerasan, antisemitisme, dan berkoordinasi dengan Partai Komunis Tiongkok di kampusnya.