“Merupakan hak istimewa, bukan hak, bagi universitas untuk menerima mahasiswa asing,” kata Kristi Noem.

DHS menuduh pimpinan Harvard menciptakan lingkungan kampus yang tidak aman dengan mengizinkan agitator anti-Amerika dan pro-teroris untuk melecehkan dan menyerang secara fisik individu, termasuk banyak mahasiswa Yahudi.

DHS juga mengatakan bahwa Harvard belum memberikan rincian mahasiswa yang terlibat dalam kegiatan teroris dan tindakan terhadap Universitas ini membuat mereka bertanggung jawab atas tindakannya yang mendorong kekerasan, antisemitisme, dan berkoordinasi dengan Partai Komunis Tiongkok di kampusnya.

Pasca itu, Universitas Harvard mengajukan gugatan terhadap pemerintahan Trump atas keputusannya untuk menghentikan sekolah Ivy League itu menerima mahasiswa internasional.

Menurut pengaduan yang diajukan di pengadilan federal Boston, universitas tersebut menyebut tindakan Gedung Putih tersebut sebagai pelanggaran terang-terangan terhadap Amandemen Pertama Konstitusi AS, dan memperingatkan bahwa hal itu akan menimbulkan dampak langsung dan menghancurkan bagi Harvard dan lebih dari 7.000 pemegang visa.

"Dengan goresan pena, pemerintah telah berupaya menghapus seperempat dari mahasiswa Harvard, mahasiswa internasional yang memberikan kontribusi signifikan terhadap Universitas dan misinya," kata Harvard dalam gugatannya.