Menurutnya, dengan data yang akurat dan terpadu, Pemerintah Daerah dapat merancang program program kesejahteraan secara lebih terukur dan menyeluruh. Hal ini menjadi fondasi kuat dalam membangun ekosistem pendidikan yang inklusif dan berkelanjutan.

"Dengan dibukanya kegiatan ini, diharapkan sinkronisasi data dapat menghasilkan basis data riil yang menjadi acuan dalam penyusunan kebijakan dan penyaluran bantuan kesejahteraan tahun depan,"pungkasnya.