"Jika usaha ini berhenti tentu akan banyak yang terputus mata pencahariannya, untuk itu kami berharap selama pengurusan izin tolong usaha kami tetap berjalan dan kami siap membayar pajak atau retribusi kepada pemerintah," ucapnya.

Menanggapi hal tersebut, Ketua Komisi III DPRD Riau, H. Edi Basri, menyatakan bahwa pihaknya akan terus berkoordinasi dengan instansi terkait agar usaha para pengusaha tetap dapat berjalan.

“Kita ingin mereka tetap bisa beroperasi, namun juga memberikan kontribusi nyata terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD), baik untuk provinsi maupun kabupaten/kota,” ujar politisi Partai Gerindra itu.