“Itu bukan satire. Itu indikator historis. Di sana sejak era 90-an terang-terangan ada papan bertuliskan 'terima cetak ijazah'. Ini bukan fiksi. Ini realitas Jakarta. Kalau Betor menunjuk ke situ, itu serius,” ujarnya.

Rocky melihat ini sebagai titik balik: dari perdebatan publik yang sebelumnya dibingkai sebagai teori konspirasi atau tuduhan politis, kini telah bergeser menjadi dorongan akademis berbasis riset forensik. 

Ia menyebut, “Begitu disebut Pasar Pramuka, semua jadi masuk akal. Bukti tak lagi ditutup-tutupi. Ada keberanian baru, dan rakyat pantas bertanya: apakah benar negara pernah dipimpin oleh seseorang yang menyembunyikan kejujuran administratifnya?”

Rocky Gerung menekankan bahwa ini bukan sekadar persoalan hukum positif yang mengandalkan asas “siapa yang mendalilkan, dia yang membuktikan”. 

Dalam kasus kepala negara, kata Rocky, kejujuran adalah prinsip publik, bukan privasi.

“Presiden itu bukan warga biasa. Dia domain publik. Anda tidak bisa berdalih ini soal pribadi. Anda bukan lagi Joko Widodo dari Solo, Anda kepala negara,” ucapnya tajam.