“Prabowo tahu bagaimana hidup dalam sistem militer. Tapi sekarang dia ada di atas sistem demokrasi. Maka justru dari dia kita mengharapkan keteladanan: bahwa kekuasaan sipil harus menjaga jarak dari instrumen kekuatan militer,” katanya.

Namun, jika pemerintah bersikukuh menghidupkan kembali pola-pola lama—menggunakan militer untuk mengisi jabatan sipil dengan alasan efisiensi—maka yang sedang dibangun bukanlah negara demokrasi, melainkan negara yang meluncur ke arah pretorianism, di mana militer menjadi pengatur kehidupan sipil.

Menghindari Negara Pretorian: Pelajaran dari Sejarah dan Dunia

Rocky mengingatkan bahwa sejarah Indonesia dan pengalaman global menunjukkan kecenderungan how democracy dies—matinya demokrasi bukan lewat kudeta, tapi lewat pelemahan nilai-nilai sipil secara sistemik. Salah satu indikatornya: kembalinya militer ke ranah sipil melalui justifikasi hukum.

Ia menyebut, ini bukan soal teknokrasi, tetapi soal arah bangsa. “Kita tidak sedang bicara soal siapa lebih profesional, tentara atau sipil. Kita sedang bicara soal nilai. Tentara boleh profesional, tetapi ketika masuk ke ruang politik sipil, yang dibutuhkan adalah kesadaran etik dan sejarah. Bukan sekadar kemampuan teknis.”

Pesan untuk DPR dan Pemerintah: Jangan Reduksi Demokrasi jadi Formulir