Gugatan masyarakat sipil terhadap UU TNI bukanlah bentuk permusuhan terhadap institusi militer, melainkan usaha untuk menghidupkan ruang deliberatif dalam masyarakat demokratis. Dalam konstitusi, hak menggugat adalah bagian dari kontrol rakyat terhadap negara. Di sinilah konsep meaningful participation—partisipasi yang bermakna—harus ditegakkan.

Rocky mengingatkan, setiap produk hukum yang berdampak pada kehidupan demokrasi harus melalui proses partisipatif yang sahih. Bukan hanya konsultasi formalitas, tetapi percakapan serius dengan masyarakat, akademisi, pegiat HAM, dan kelompok sipil. 

“Kalau regulasi ini dibentuk dalam ruang tertutup dan elitistik, jangan salahkan rakyat jika kemudian menggugatnya,” tegasnya.

Lebih jauh, Rocky memperingatkan bahwa sikap defensif DPR yang mempertanyakan legal standing justru menyalakan alarm. “Ketika suara rakyat dianggap tak sah, maka yang lahir adalah otoritarianisme dalam kemasan prosedural.”

Prabowo, Militer, dan Misi Demokrasi Baru

Sebagai Presiden terpilih yang berasal dari latar belakang militer, Prabowo Subianto tentu memahami dinamika internal antara loyalitas korps dan komitmen sipil. Rocky menyebut, ini momentum bagi Prabowo untuk memperlihatkan bahwa era baru yang dipimpinnya adalah era demokrasi yang matang—bukan regresi politik sipil-militer.