Namun, Jokowi juga menegaskan bahwa pemilihan presiden dan wakil presiden di Indonesia bersifat paket, berbeda dengan sistem pemilu di Filipina yang memilih secara terpisah. “Pilpres kemarin kan satu paket, bukan sendiri-sendiri. Kayak di Filipina itu bisa sendiri-sendiri, di kita kan satu paket,” tegasnya.

DPR Belum Terima Surat Pemakzulan

Di sisi lain, Ketua DPR RI, Puan Maharani, menyatakan bahwa hingga saat ini pihaknya belum menerima surat usulan pemakzulan Gibran yang diklaim telah dikirim oleh Forum Purnawirawan TNI hampir dua bulan lalu.

“Kita akan cek ulang. Kalau memang surat itu ada, pasti akan masuk ke pimpinan DPR,” kata Puan saat dikonfirmasi, Kamis (3/7/2025).

Surat tersebut sebelumnya disebut-sebut berisi alasan-alasan konstitusional yang dijadikan dasar pemakzulan terhadap Gibran. Namun keterlambatan dalam distribusi surat memunculkan pertanyaan soal mekanisme administratif di tubuh DPR.

Dengan berkembangnya wacana pemakzulan ini, diskursus publik kini berpusat pada validitas hukum dan arah politik pasca Pilpres 2024. Bivitri Susanti mengingatkan bahwa diskusi pemakzulan seharusnya tidak dibelokkan menjadi alat politik balasan, melainkan diuji berdasarkan ketentuan hukum dan tata negara yang berlaku.