RIAU24.COM -Defisit APBN pada tahun ini berpotensi membengkak ke level Rp 662 triliun (2,78% dari PDB) dari sebelumya ditargetkan sebesar Rp 616,2 triliun (2,53% dari PDB). 

Kondisi ini terjadi saat pemerintah melakukan efisiensi anggaran sejak awal 2025 melalui Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025.

Dengan makin besarnya tekanan defisit, otomatis kebutuhan pembiayaan pemerintah juga ikut naik, meski masih ada opsi lain melalui penggunaan saldo anggaran lebih atau SAL dalam APBN tahun anggaran 2024 yang masih tersisa Rp 457,5 triliun.

Kendati begitu, apa yang menyebabkan efisiensi anggaran sejak awal tahun ini tak mampu meredam pelebaran defisit APBN?

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menjelaskan, pelebaran defisit APBN ini dipicu oleh tekanan berat sisi pendapatan negara, khususnya dari sisi penerimaan pajak maupun penerimaan negara bukan pajak atau PNBP.

Dari sisi pendapatan negara, Sri Mulyani mengatakan, realisasinya berpotensi tertekan hingga hanya Rp 2.865,5 triliun dari target Rp 3.005,1 triliun, karena tak jadinya pemberlakuan kenaikan tarif PPN 12% secara luas dan dividen BUMN yang tak lagi masuk ke dalam APBN dalam pos PNBP.