Kedua masalah itu saja, dia sebut telah berpotensi mengurangi penerimaan negara sebesar Rp 150 triliun, dengan rincian Rp 70 triliun dari sisi PPN 12% yang hanya untuk barang mewah dan kekurangan Rp 80 triliun akibat dividen BUMN kini sepenuhnya masuk ke kas Danantara.

"Plus ditambah adanya restitusi dan sebagainya serta dari efek penurunan harga komoditas, seperti batu bara atau barang kena pajak lainnya yang itu di UU HPP. Itu semua masuk postur penerimaan yang tadi lebih rendah dari target yang pernah kita sampaikan," tutur Sri Mulyani saat rapat kerja di Badan Anggaran (Banggar) DPR, dikutip Senin (7/7/2025).

Dari sisi belanja negara, ia mengatakan, ada kebutuhan dari Presiden Prabowo Subianto untuk merealisasikan berbagai program-program prioritasnya pada tahun ini. 

Hal itu membuat potensi anggaran belanja mengalami penyesuaian lebih sedikit ketimbang mengimbangi pelemahan penerimaan negara yang merosot dalam.

Sri Mulyani memperkirakan, belanja negara sampai akhir tahun masih akan sebesar Rp 3.527,5 triliun, meski sedikit lebih rendah ketimbang target dalam APBN 2025 sebesar Rp 3.621,3 triliun.

"Sebetulnya kalau kita enggak melakukan efisiensi sementara presiden ada program-program prioritas yang beliau lihat lebih strategis harusnya defisitnya naik lebih tinggi lagi pak," papar Sri Mulyani.