Oleh sebab itu, Sri Mulyani mengatakan, pemerintah melakukan buka blokir anggaran efisiensi sebagai upaya menjaga belanja negara tidak bengkak untuk merealisasikan berbagai program prioritas pemerintah, seperti Makan Bergizi Gratis (MBG), pembangunan sekolah rakyat, koperasi desa merah putih, hingga pertahanan semesta, maupun ketahanan pangan, program kesehatan, serta program 3 juta rumah.

Caranya ialah dengan menyesuaikan penggunaan anggaran yang telah diefisiensikan dengan kebutuhan presiden saat setiap rapat terbatas (ratas) dan tanpa harus melaporkan ke DPR karena sudah diatur mekanisme fleksibilitasnya dalam UU APBN 2024 Pasal 20 ayat 1 huruf H.

Presiden Prabowo Subianto pun telah setuju pembukaan blokir anggaran Kementerian atau Lembaga (K/L) hasi efisiensi untuk direalokasikan ke program-program prioritasnya itu. Hingga Juni 2025, anggaran yang telah dicairkan mencapai Rp134,9 triliun.

"Jadi dari sisi kekuatan hukum sama, yang satu inpres tertulis karena seluruhnya, sedangkan yang belanja tergantung presiden putuskan, oh kita ratas misal koperasi, maka dialokasikan segini, untuk rumah ditambah segini, ditambah MBG dilakukan, itu dilakukan sesuai arahan presiden," ujar Sri Mulyani.

"Pasti ada notulennya, kami tidak mungkin buka blokir karena saya pun sebagai menteri keuangan tidak memiliki kewenangan, makanya harus ada notulis dari presiden itu biasanya melalui rapat terbatas (ratas)," tegasnya.

Di sisi lain, pemerintah kata Sri Mulyani juga akan menggunakan SAL 2024 yang masih tersisa sebesar Rp 457,5 triliun dari sebelumnya Rp 459,5 triliun supaya pembiayaan anggaran tak perlu dilakukan dengan penarikan utang baru, alias gali lubang tutup lubang untuk meredam tekanan defisit hingga akhir tahun. Ia berencana memanfaatkan SAL 2024 sebesar Rp 85,6 triliun.