“Ini bukan tempat untuk pencitraan atau sekadar ‘ngantor’,” ujar Rocky. 

Ia menambahkan, jika Gibran bersedia berkantor di Papua hingga 2029 dan aktif dalam proses mediasi serta rekonsiliasi sosial, maka publik mungkin akan mengubah pandangannya terhadap kapasitas kepemimpinan sang wakil presiden.

Namun kritik tajam tetap disampaikan. Rocky mempertanyakan apakah Gibran benar-benar memiliki kapasitas untuk memahami dan mengelola kompleksitas konflik di Papua. 

“Ngerti nggak soal diplomasi? Ngerti nggak local culture? Apa dia bisa jadi mediator yang dihormati oleh masyarakat adat dan tokoh-tokoh Papua yang selama ini skeptis terhadap pusat?” sindirnya. 

Ia menyebut, publik selama ini lebih mengenal Gibran lewat aktivitas yang dinilainya minim bobot politik, seperti kegiatan simbolik di Ibu Kota Nusantara atau unggahan media sosial bertema gaya hidup dan pertanian urban.

Perbandingan pun muncul antara Gibran dan mantan Wakil Presiden Jusuf Kalla, yang selama menjabat dikenal memiliki rekam jejak kuat dalam diplomasi damai, termasuk dalam proses perdamaian Aceh. Menurut Rocky, keberhasilan Kalla bukan hanya karena status jabatannya, tetapi karena kematangan intelektual dan kapasitas bernegosiasi dalam konflik politik dan ideologis.