“Wakil presiden akan diingat bukan karena jabatan, tapi karena apa yang dia lakukan. JK menjalankan tugas dengan penuh legitimasi. Bisakah Gibran melakukan hal yang sama?” ucapnya.

Meski demikian, Rocky tidak serta-merta menolak wacana penugasan ke Papua. Justru menurutnya, jika dilakukan dengan keseriusan dan komitmen, langkah ini dapat menjadi titik balik bagi Gibran untuk membuktikan kapasitasnya. 

Namun ia mengingatkan bahwa langkah ini mengandung risiko politik tinggi. Di satu sisi, Gibran akan dihadapkan pada konflik horizontal dan diplomasi lokal yang rumit. 

Di sisi lain, keluarganya tengah dibebani berbagai isu nasional: mulai dari wacana pemakzulan, tuduhan ijazah palsu, hingga kasus hukum yang melibatkan tokoh-tokoh dekat Presiden Jokowi dan putra-putranya.

Rocky bahkan menyebut dinamika ini sebagai “konsekuensi dari konstruksi politik dinasti” yang dibangun Jokowi dalam satu dekade terakhir. “Sekarang dinastinya sedang menghadapi ujian publik yang sangat berat. Ini bukan karma, ini logika politik. Dan publik sedang menagih akuntabilitas,” katanya.

Sementara itu, spekulasi muncul terkait sikap Gibran sendiri terhadap usulan penempatan di Papua. Belum ada pernyataan resmi dari Istana.