Namun, sinyal kehati-hatian mulai terlihat dari pernyataan beberapa pejabat, termasuk Mendagri Tito Karnavian, yang menyebut bahwa penugasan tersebut belum tentu harus membuat Gibran “berkantor” di Papua. 

Beberapa analis membaca pernyataan ini sebagai indikasi bahwa wacana tersebut masih dalam tahap eksplorasi dan belum diputuskan sebagai kebijakan definitif.

Apapun itu, perdebatan mengenai rencana penugasan ini telah membuka kembali diskusi besar mengenai cara negara memperlakukan Papua.

Sekaligus memperlihatkan bagaimana publik memandang kapasitas Gibran yang sejak awal pencalonannya sebagai wakil presiden dinilai kontroversial, baik dari sisi usia, pengalaman, maupun proses hukum di Mahkamah Konstitusi yang mengantarkannya ke kursi kekuasaan.

Rocky menyimpulkan dengan nada kritis namun tetap rasional: “Kalau Gibran serius ingin membangun jejak politik, dia harus diuji. 

Dan Papua adalah tempat paling jujur untuk menguji itu. Kalau gagal, sejarah akan mencatatnya. Kalau berhasil, mungkin dia akan diingat sebagai pemimpin yang tumbuh dari krisis.”