“Nama-nama ini sudah disebut sebagai petunjuk. Kami minta Bareskrim meneliti dan menyelidiki secara serius,” lanjut Rizal.

Ia juga menyoroti perbedaan penanganan antara laporan di Polda Metro Jaya dan Bareskrim. Rizal menilai kasus yang dilaporkan TPUA ke Bareskrim justru memiliki bukti yang lebih kuat, namun belum mengalami peningkatan status.

“Jangan hanya karena di Polda Metro Jaya buktinya sederhana, tapi cepat naik ke penyidikan. Sementara di Bareskrim, yang kami anggap kuat, malah tidak ada progres,” katanya.

Sejauh ini, belum ada tanggapan resmi dari pihak Bareskrim Polri terkait permintaan TPUA tersebut. Pihak kepolisian juga belum mengonfirmasi keabsahan bukti-bukti yang disampaikan dalam laporan itu.

Kasus dugaan ijazah palsu Presiden Jokowi telah memicu kontroversi di ruang publik sejak pertama kali mencuat beberapa tahun lalu. Meski sejumlah pihak menganggap isu tersebut tidak berdasar, kelompok-kelompok seperti TPUA terus mendorong agar kasus ini dibuka secara hukum. 

(***)